5 Fakta Undang-Undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Kamu Sudah Tahu Belum?

Hai, Dears, sudah tahu belum? Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, saat ini telah memiliki Undang-Undang no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Kamu sudah tahu belum apa dan bagaimana isi dari Undang-Undang ini? Kalau belum, yuk, kita simak faktanya!

1. Disahkan Sejak Tahun 2014 dengan Target Efektif Pelaksanaannya Mulai Tahun 2019

UU JPH disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Indonesia saat itu Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. Target pelaksanaannya adalah lima tahun setelah disahkan, direncanakan UU JPH ini mulai efektif diberlakukan bulan Agustus 2019.

2. Berdasarkan UU JPH, Pemberian Sertifikat Halal Dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Sebelumnya, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Namun nanti saat UU JPH diberlakukan maka tugasnya akan dialihkan ke BPJPH.

3. Semua Produk Wajib Mencantumkan Label Halal

Dalam UU JPH, yang dimaksud produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi, ke depannya, selain makanan, minuman dan obat-obatan, kita juga akan menemukan kosmetik, jilbab, sepatu, bahkan kulkas berlabel halal.

4. Meminimalisir Keraguan Tentang Vaksin

Pada poin 3, salah satu produk yang harus berlabel halal adalah produk biologi, contohnya vaksin. Dalam UU JPH, vaksin harus halal sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menolak divaksinasi/diimunisasi karena meragukan kehalalan vaksin.

5. Pemakaian Alkohol Masih Diperbolehkan dalam Produk Halal dengan Syarat-Syarat Tertentu

Alkohol atau etanol/etil alkohol memiliki rumus kimia C2H5OH. Alkohol masih boleh digunakan dalam produk yang dikategorikan halal asalkan memenuhi kriteria berikut ini:

a. Etanol yang berasal dari industri khamar (minuman keras/memabukkan) tidak boleh digunakan untuk produksi halal.
b. Etanol yang bukan dari industri khamar, misalnya dari fermentasi singkong dan molases, dapat digunakan untuk produk halal. Etanol dapat digunakan sebagai bahan untuk sanitasi, pelarut atau kegunaaan lainnya.
c. Untuk dapat disertifikasi halal, kadar etanol produk harus memenuhi ketentuan di bawah ini :
– Produk minuman : kadar etanol kurang dari 0,5 %
– Produk makanan, misalnya vinegar atau sayuran hasil fermentasi: tidak ada batasan selama tidak membahayakan kesehatan.
– Produk obat dan kosmetik: tidak ada batasan selama tidak membahayakan kesehatan.

Semoga dengan adanya UU JPH ini, masyarakat Muslim di Indonesia akan merasa aman dan nyaman memakai produk-produk yang beredar di Indonesia.

 

 

Sumber :
– Undang-Undang no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
– Fatwa MUI tentang produk makanan, minuman, kosmetika dan obat yang mengandung alkohol/etanol.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *